Danamas jadi Contoh Fintech yang Sudah Kantongi Izin OJK
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) menjadi salah satu percontohan bagi perusahaan fintech peer to peer (P2P). Pasalnya Danamas menjadi satu-satunya perusahaan fintech yang telah mengantongi izin dari regulator, sementara 63 lainnya baru terdaftar di OJK.
Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Pasagi mengatakan regulator mengundang 16 perusahaan fintech yang elah mengajukan dan sedang menjalani proses perizinan sebagai Penyelenggara LPMUBTI untuk melakukan studi banding di Danamas.
“Kami berharap, perusahaan-perusahaan tersebut akan memperoleh pelajaran berharga dari Danamas, termasuk lebih memahami secara transparan ukuran standar yang perlu dipenuhi untuk memperoleh izin dari OJK,” ujar Hendrikus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.
Danamas telah memperoleh izin melalui surat keputusan nomor Kep-49/D.05/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Pasar Dana Pinjaman tanggal 6 Juli 2017.
Presiden Direktur Danamas Dani Lihardja mengatakan dirinya berharap dengan studi banding ini, Danamas dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan perusahaan fintech lainnya agar kedepannya urusan perizinan OJK menjadi lebih lancar.
Dani membeberkan, setidaknya ada 27 Standar Operational Procedure (SOP) yang yang dibagi dalam lima bab yang harus dipenuhi oleh fintech agar memperoleh izin dari OJK. Selain itu, terkait perlindungan konsumen, di mana perusahaan fintech harus memastikan bahwa pinjaman nasabah bakal dijamin.
“Di antaranya, terkait kelembagaan, karena fintech ini tidak ada fit and proper test, Danamas sudah membuat sebelum diajukan. Kalau semua dibuat sesuai POJK Nomor 77 tahun 2016 pasti akan memenuhi syarat dan memperoleh izin dari OJK. Terutama kantor harus jelas tertera di mana, tidak virtual,” kata dia.
Dalam memenuhi standar pengajuan izin, menurut dia, tidak sulit karena cukup mematuhi segala syarat yang ada dalam peraturan OJK. Namun sering kali kesiapan operasional fintech kurang, apalagi kesiapan operasional tak hanya diukur dari siapnya meja dan kursi namun juga ada standar operasional ketenagakerjaan yang jelas.
“Sejak awal Danamas mengajukan syarat memang bukan hanya tercatat tapi juga terdaftar. Jadi sebelum ada aturan POJK 77 kami sudah memenuhi dulu syarat yang diminta. Contoh yang paling sederhana, dari mana modal berasal, dan kebanyakan tidak melampirkan SPT tahun lalu. Itu yang tidak sinkron,” pungkasnya.
(AHL)
