Mulai 4 Juli 2025, semua perusahaan fintech lending diwajibkan untuk memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan dan kredibilitas industri fintech lending di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam perlindungan konsumen serta mengurangi risiko bagi para pemegang saham dan investor. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat dalam industri fintech lending di tanah air

Fintech harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar bisa bersaing dengan BPR. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat kerjasama antara fintech dan BPR untuk saling mendukung dalam memberikan layanan kepada nasabah. Dengan begitu, BPR tidak akan gugur di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, fintech juga perlu memperhatikan regulasi yang ada agar tidak terjerumus ke dalam masalah hukum yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kedua pihak dapat saling mendukung dan berkembang bersama demi kemajuan industri keuangan di Indonesia

Menurut data OJK, tercatat ada 3.903 pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang diterima sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023. Hal ini menunjukkan masih tingginya kasus pinjol ilegal di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Diharapkan masyarakat lebih waspada dan selektif dalam memilih layanan pinjaman online agar tidak menjadi korban praktik ilegal tersebut

AFPI menyambut positif aturan OJK yang melarang pengguna untuk meminjam dari lebih dari tiga pinjol sekaligus. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko over-indebtedness dan melindungi konsumen dari praktik peminjaman yang tidak bertanggung jawab. AFPI juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan OJK dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga keberlangsungan industri fintech peer-to-peer lending di Indonesia

Menurut aturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, bunga pinjaman online (pinjol) akan turun drastis menjadi hanya 0,3% tahun depan. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat yang sering menggunakan layanan pinjol, karena diharapkan dapat mengurangi beban finansial mereka. Para pelaku usaha pinjol pun diharapkan untuk mematuhi aturan baru ini demi menjaga keberlangsungan industri dan melindungi konsumen dari praktik peminjaman yang tidak sehat

Sejumlah Pinjol menjelaskan skema perlindungan lender jika terjadi gagal bayar. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemberi pinjaman dalam situasi dimana peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Dengan adanya skema perlindungan ini, para lender dapat mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar dan tetap menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Selain itu, skema perlindungan juga memberikan kepastian bagi para pemberi pinjaman bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi jika terjadi default dari peminjam. Dengan demikian, skema perlindungan ini menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keberlangsungan industri pinjaman online di Indonesia

Bank Mega berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 3,36 triliun pada tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Hal ini merupakan hasil dari strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Dengan pencapaian ini, Bank Mega semakin kokoh sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dan siap bersaing di pasar keuangan global

Dana Pihak Ketiga (DPK) segmen Wholesale KB Bank berhasil tumbuh sebesar 13,39% pada kuartal pertama tahun 2026. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa KB Bank mampu mempertahankan kepercayaan dari para nasabahnya di segmen Wholesale. Dengan strategi yang tepat dan pelayanan yang prima, KB Bank terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa industri perbankan di Tanah Air masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama di segmen korporasi dan institusi keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa asuransi aset (ASO) dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mitigasi risiko gagal bayar di industri fintech lending. ASO memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar yang mungkin terjadi, sehingga para pelaku usaha dapat lebih tenang dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan adanya ASO, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech lending juga akan semakin meningkat. Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi agar industri fintech lending dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan

Kasus fintech ilegal di Solo akhirnya dipastikan akan berakhir dengan pidana. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian setelah berhasil mengungkap praktik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan fintech tersebut. Para pelaku akan segera diadili dan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech agar tidak menjadi korban dari praktik ilegal seperti ini