Prabowo Panggil Bos Bank BUMN Ke Magelang

Prabowo Panggil Bos Bank BUMN Ke Magelang

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto telah memanggil pimpinan dari bank-bank BUMN ke Magelang.

Beritafintech.com – BANDA ACEH. Di sela-sela kesibukannya melakukan pembekalan bersama kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil pimpinan dari bank-bank BUMN.

Hal tersebut terungkap kala Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi meninggalkan acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah di Banda Aceh, Jumat (25/10). Sejatinya, Hery dijadwalkan mengikuti acara tersebut hingga sore nanti.

Dalam sambutannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa Hery secara tiba-tiba mendapat panggilan untuk datang menemui Presiden di Magelang.

“Beliau harus lebih cepat pulang. Pak Hery ada dipanggil kebetulan dirut bank-bank BUMN,” ujar Dian.

Baca Juga: Prabowo Diminta Evaluasi Berkala Kabinet Merah Putih dan Tak Ragu Reshuffle Menteri

KONTAN pun juga telah mengkonfirmasi beberapa sumber dari beberapa bank BUMN lainnya. Mereka pun membenarkan bahwa ada panggilan Presiden ke Magelang.

Hanya saja, belum tahu pasti apa yang akan dibahas presiden dalam pertemuan tampak mendadak. Hanya saja, pertemuan ini terjadi kala adanya wacana Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang nelayan dan petani.

Sebagai informasi, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini sedang disiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan. Itu akan diteken pekan depan oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

TRENDING  Bunga Pinjaman Turun Mulai Bulan Depan, Jauhi Pinjol ilegal Berikut

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama),” ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. 

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Baca Juga: Pemerintahan Baru Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau

Selanjutnya: Jadi Destinasi Liburan, Plataran Gelar Intimate Venue Collections

Menarik Dibaca: Jadi Destinasi Liburan, Plataran Gelar Intimate Venue Collections

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanggil para bos Bank BUMN ke Magelang untuk rapat kerja. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan pentingnya peran Bank BUMN dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, khususnya di kota Magelang. Prabowo juga memberikan arahan agar Bank BUMN dapat meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Selain itu, Prabowo juga membahas strategi untuk meningkatkan kinerja Bank BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan Bank BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Check Also

Pesan OJK, Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Meminjam di Fintech Lending

OJK Telah Mencabut Izin Usaha 4 Penyelenggara Fintech Lending Sepanjang 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan pencabutan izin usaha untuk empat penyelenggara fintech lending sepanjang tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah OJK melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan dari para penyelenggara tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen dalam industri fintech lending di Indonesia. Meskipun demikian, OJK juga memberikan kesempatan bagi para penyelenggara yang dicabut izinnya untuk memperbaiki kinerja mereka agar dapat kembali beroperasi di masa mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam mengawasi dan mengatur perkembangan industri fintech lending demi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional

%site% | NEWS