Akulaku Grup Bakal Divestasi Bertahap Saham di Bank Neo Commerce (BBYB)

ILUSTRASI. Akulaku Grup akan melakukan divestasi untuk kepemilikannya di Bank Neo (BBYB)

Daftar Isi show

Beritafintech.com – JAKARTA. Pemegang saham pengendali (PSP) dari PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), yakni PT Akulaku Silvrr Indonesia dan Rockcore Financial Technology (Akulaku Group) akan melakukan penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham, dengan divestasi saham secara bertahap sebesar minimum 2% per tahun selama maksimal 5 tahun.

Pelaksanaan divestasi tersebut dilakukan hingga kepemilikan saham Akulaku Grup pada BBYB menjadi maksimal 30%, dari yang saat ini sebesar 39,95% berdasarkan data RTI Business per 20 November 2024.

Dalam rinciannya, kepemilkan PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 34,45% dan porsi kepemilkan Rockcore Financial Technology sebesar 5,52%.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan yang rilis di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/11), kebijakan divestasi saham tersebut merupakan upaya perseroan untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham guna menjalankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada Jumat (15/11) lalu di Jakarta Selatan.

Baca Juga: Presdir Gozco Plantation (GZCO) Jadi Komisaris Non Independen Bank Neo (BBYB)

Atas pelaksanaan divestasi saham oleh Akulaku Grup tersebut, pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

TRENDING PNM Gandeng PIP Dorong Petani Perempuan Terampil Finansial

Sebagai informasi, selain agenda penyesuaian kepemilikan saham tersebut, RUPSLB juga menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan), di mana antara lain memuat trigger level atas permasalahan permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas asset BBYB dan opsi pemulihannya, yang selanjutnya disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain itu RUPSLB juga menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh Tindakan yang diperlukan sehubungan rencana aksi recovery plan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.