Ini Jadwal RUPST Bank Mandiri, BNI & BRI Terbaru

Ini Jadwal RUPST Bank Mandiri, BNI & BRI Terbaru

ILUSTRASI. Pertumbuhan Kredit: Dari kiri: Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan Direktur Keuangan dan Strategi Sigit Prastowo dan Sekretaris Perusahaan M. Ashidiq Iswara saat paparan kinerja Bank Mandiri Triwulan IV-2024 di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Bank Mandiri berhasil mendorong pertumbuhan kredit secara konsolidasi sebesar 19.5% YoY pada 2024, atau dua kali lipat dari industri menjadi Rp1.670,55 triliun menyusul agresifitas perseroan dalam mengoptimalkan ekosistem segmen wholesale. KONTAN/Baihaki/5/2/2025

Beritafintech.com – JAKARTA. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), dan PT Bank BTN (BBTN) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada akhir Maret 2025.

Jadwal RUPST ini mundur dari semula dijadwalkan pada awal Maret 2025. Perubahan jadwal tersebut disebut-sebut berkaitan dengan peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto besok, pada 24 Februari 2025. Mayoritas bank-bank pelat merah ini nantinya akan menjadi aset yang dikelola oleh BPI Danantara.

Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan di keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), BRI misalnya, awalnya akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada Selasa, 11 Maret 2025. Namun dalam pengumuman terbaru, BRI mengubah jadwal RUPST menjadi 24 Maret 2025.

Pemanggilan rapat akan dilakukan pada Jumat, 28 Februari 2025. Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam RUPST adalah yang namana tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan/atau rekening efek di KSEI pada Kamis, 27 Februari 2025 pukul 17.00 WIB.

TRENDING  KB Bank Tunjuk Kunardy Darma Lie Jadi Dirut Baru, Ini Susunan Lengkap Direksi

Jika dilihat dari keterbukaan informasi, bank-bank pelat merah ini belum merilis agenda yang akan dibahas dalam RUPST tahun ini. Namun jika melihat pada histori tahun lalu, RUPST bank-bank pelat merah ini salah satunya membahas terkait pembagian dividen, perubahan pengurus, dan nomenklatur jabatan direksi.

Menjelang RUPST, berbagai rumor pun banyak berseliweran. Terlebih, jika ada nama-nama direktur yang memang masa jabatannya telah habis pada tahun tersebut.

Adapun di BRI memang belum ada nama direksi yang akan berakhir masa jabatannya. Hanya ada beberapa komisaris yang akan habis masa jabatan, salah satunya Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Baca Juga: Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Siapkan Rp 3 Triliun Buyback Saham di 2025

Meski beberapa nama memang masih memiliki sisa waktu jabatan, bukan berarti terbebas dari pergantian, terlebih posisi direktur utama. Sumber Beritafintech.com mengungkapkan bahwa ada potensi Direktur Utama BRI Sunarso akan berlabuh menjadi orang nomer satu di Bank Mandiri. Itu akan terjadi kalau memang Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi tidak dilanjutkan.

Selanjutnya, sumber Beritafintech.com juga mengungkapkan bahwa Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar ada kemungkinan untuk menggantikan Sunarso sebagai Direktur Utama BRI. Di mana, Alexandra akan bersaing dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi untuk menempati posisi tersebut.

Sementara, Bank Mandiri yang semula akan mengadakan RUPST pada 12 Maret 2025, mengubah jadwal menjadi 25 Maret 2025. Pemanggilan rapat yang memuat mata acara rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX), dan situs web Perseroan pada Senin (3/3). 

TRENDING  Kolaborasi & Inovasi untuk Pertumbuhan Bisnis & Dukung Asta Cita Kembangkan Pelatihan

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: BNI Menaikkan Dana untuk Buyback Menjadi Rp 1,5 Triliun

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, nantinya akan ada sedikit perubahan di anggaran dasar. “Iya, jadi memang belum bisa di tanggal rencana awal, harus ada waktu. Ada sedikit perubahan di anggaran dasar,” ujar Darmawan.

Bank Mandiri memiliki empat direktur dengan masa jabatan habis di 2025. Mereka adalah Direktur Keuangan Sigit Prastowo, Direktur Jaringan dan Ritel Banking Aquarius Rudiantoro, Direktur Operation Tono E.B. Supari, dan Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas.

Adapun Bank BNI mengumumkan perubahan jadwal RUPST Tahun Buku 2024. Diketahui, BNI semula menjadwalkan RUPS pada 13 Maret 2025.

Melalui keterbukaan informasi BEI, perseroan menyatakan, RUPS akan dilaksanakan pada Rabu, 26 Maret 2025. RUPS akan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ballroom Menara BNI Lantai 6, Jakarta Pusat.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Senin, 3 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menjadi yang paling banyak memiliki direktur dengan masa jabatan yang akan berakhir di RUPST tahun ini.

TRENDING  AAUI: Asuransi Kredit Fintech P2P Lending Butuh Kehati-hatian

Seperti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang telah menjabat posisi tersebut sejak 2 September 2020. Ada juga Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dan Direktur Manajemen Risiko David Pirzada yang juga menjabat posisi tersebut di tanggal yang sama.

Sementara itu, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat ada kemungkinan perubahan jadwal RUPS ini ada hubungannya dengan BPI Danantara. Di mana, ada hubungannya juga terkait rencana pembagian dividen yang nantinya akan masuk ke lembaga tersebut.

Ia pun berpandangan bahwa keterlibatan BPI Danantara dalam RUPS nantinya tentu sudah melalui pertimbangan dari pemerintah. Alhasil, hal tersebut bisa merealisasikan tujuan Danantara yang mengkonsolidasi berbagai sektor usaha BUMN besar dan cepat meningkatkan nilai ekonomi tanah air.

“Selama tata kelola bisa dijaga baik, semoga dapat lebih bermanfaat bagi negara dan masyarakat,” ujar Trioksa.

Baca Juga: Cek Bonus Tantiem Komisaris dan Direksi Bank Besar pada 2024

Selanjutnya: Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah

Menarik Dibaca: Shopee Gelar Ramadan Competition Bagi Konten Kreator, Berhadiah THR Rp 10 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Similar Posts

  • Sulit Menabung? Ini 10 Tips Finansial Gen Z agar Tabungan Cepat Terkumpul

    Berikut adalah 10 tips finansial untuk generasi Z agar tabungan cepat terkumpul:

    1. Mulailah dengan menetapkan tujuan tabungan yang jelas dan spesifik.
    2. Buatlah anggaran bulanan dan patuhi rencana pengeluaran yang telah dibuat.
    3. Hindari utang konsumtif dan belanja impulsif yang tidak perlu.
    4. Manfaatkan teknologi untuk memantau pengeluaran dan mengatur keuangan secara lebih efisien.
    5. Pertimbangkan investasi jangka panjang seperti reksadana atau saham untuk pertumbuhan tabungan yang lebih cepat.
    6. Selalu sisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung sebelum digunakan untuk keperluan lain.
    7. Cari cara-cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan tambahan, seperti berjualan online atau freelance.
    8. Bandingkan harga sebelum membeli barang atau jasa agar dapat menghemat lebih banyak uang.
    9. Jaga kesehatan finansial dengan memiliki asuransi kesehatan dan perlindungan diri lainnya.
    10. Tetap disiplin dan konsisten dalam menjalankan kebiasaan menabung demi mencapai tujuan keuangan Anda secara lebih cepat.

    Dengan menerapkan tips-tips di atas, diharapkan generasi Z dapat meningkatkan kesadaran finansial mereka serta berhasil mengumpulkan tabungan dengan lebih efisien dan cepat

  • Moody’s Ubah Outlook Lima Bank Besar Indonesia Jadi Negatif

    Moody’s Investors Service telah mengubah outlook lima bank besar Indonesia menjadi negatif, menyoroti ketidakpastian ekonomi global dan dampaknya terhadap sektor perbankan di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para investor dan pelaku pasar yang tengah memantau perkembangan ekonomi nasional. Bank-bank besar di Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis mereka di tengah kondisi yang tidak pasti ini

  • Financial Planner: Lender Perlu Paham Risiko Saat Taruh Dana di Fintech Lending

    Sebagai seorang financial planner, sangat penting bagi saya untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada para klien mengenai risiko saat menaruh dana di fintech lending. Meskipun terlihat menjanjikan dengan tingkat keuntungan yang tinggi, namun kita juga harus mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

    Salah satu risiko utama adalah default dari peminjam. Meskipun platform fintech lending telah melakukan analisis kredit secara cermat, namun tidak ada jaminan bahwa semua peminjam akan dapat membayar kembali pinjamannya tepat waktu. Selain itu, fluktuasi pasar dan kondisi ekonomi juga dapat berdampak pada performa investasi di fintech lending.

    Oleh karena itu, sebagai seorang lender perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai risiko-risiko ini sebelum memutuskan untuk menaruh dana di platform fintech lending. Sebagai financial planner, saya siap membantu para klien dalam membuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan profil risiko mereka. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya agar dapat merencanakan strategi investasi yang tepat dan aman

  • OJK Cabut Izin Usaha Fintech Lending Ringan

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan pencabutan izin usaha bagi sejumlah perusahaan fintech lending ringan. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi konsumen dari praktik ilegal dan merugikan. Meskipun demikian, OJK juga memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperbaiki kesalahan dan kembali memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terpercaya dalam industri fintech lending di Indonesia

  • AFPI Usulkan Beberapa Hal Ini untuk Fintech Lending dalam Revisi UU P2SK

    Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengusulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengembangan Sistem Keuangan (UU P2SK) terkait dengan fintech lending. Beberapa hal tersebut antara lain adalah perlunya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi konsumen, memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaku usaha fintech lending, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan yang disediakan. AFPI juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha fintech lending untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi perkembangan industri ini. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan fintech lending dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan