Kredit Macet Fintech Lending Dominasi Anak Muda, Begini Penjelasan Beberapa Pemain

OJK Ungkap Tujuan Adanya Ketentuan Rapat Umum Pemberi Dana di SEOJK Fintech Lending

ILUSTRASI. Penyelenggara fintech lending perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) atau lender dalam pengambilan keputusan tertentu.

Beritafintech.com – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Perubahan tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. 

Dalam rancangan SEOJK tersebut, tertuang aturan penyelenggara fintech lending perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) atau lender dalam pengambilan keputusan tertentu.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan ketentuan mengenai adanya aturan Rapat Umum Pemberi Dana bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fintech lending.

“Selain itu, bertujuan untuk pelindungan pemberi dana atau lender dalam ekosistem fintech lending,” ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (17/4).

Agusman menerangkan RUPD menjadi forum bagi lender, baik institusi maupun perorangan, untuk menyampaikan masukan dan memantau kinerja penyelenggara fintech lending. Selain itu, juga menjadi wadah untuk membahas isu penting, seperti penanganan gagal bayar, dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing penyelenggara fintech lending.

“Adapun hasil RUPD dimaksud dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengelolaan risiko penyelenggara,” kata Agusman.

Baca Juga: OJK Rancang Aturan Fintech Lending Perlu Adakan Rapat Umum Lender, Ini Kata AFPI

TRENDING  Usaha Rumahan Modal 50 Ribu yang Pasti Cuan!

Sebagai informasi, dalam rancangan SEOJK itu, tercantum penjelasan bahwa penyelenggara fintech lending perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana. Pedoman penyelenggaraan RUPD paling sedikit memuat tata cara pelaksanaan, mekanisme, dan panduan Rapat Umum Pemberi Dana yang  dilakukan oleh penyelenggara fintech lending.

Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan penyelenggara fintech lending. Penyelenggara fintech lending juga wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

Adapun penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana dalam rangka pengambilan keputusan akan meliputi restrukturisasi pendanaan, pengelolaan kualitas pendanaan bermasalah, pembahasan perubahan perjanjian pendanaan, hapus buku dan hapus tagih pendanaan.

Lalu, konversi pendanaan macet menjadi penyertaan saham pada penyelenggara, recovery pendanaan dan pemanfaatannya, serta penetapan koordinator lender sebagai focal point termasuk dalam hal koordinator lender diwakilkan kepada kuasa hukum.

Dijelaskan juga dalam rancangan SEOJK, Rapat Umum Pemberi Dana adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif penyelenggara, lender, dan/atau borrower dalam rangka keterbukaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan tertentu.

Baca Juga: OJK Rancang Aturan Soal Rapat Umum Lender Fintech Lending, Ini Kata Modalku

Selanjutnya: Rupiah Ditutup Menguat Tipis ke Rp 16.834 per Dolar AS Hari Ini, Kamis 17 April 2025

Menarik Dibaca: Hujan Petir Melanda Daerah Ini, Berikut Prediksi Cuaca Besok (18/4) di Jawa Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Similar Posts

  • OJK Harus Pelototi Fintech Lending Demi Hindari Gagal Bayar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech lending guna menghindari risiko gagal bayar. Menurut OJK, penggunaan fintech lending harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh sembarangan. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam masalah keuangan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya untuk mempelajari dan memahami seluruh ketentuan serta risiko yang terkait sebelum menggunakan layanan fintech lending. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan terhindar dari potensi gagal bayar yang dapat merugikan kedua belah pihak

  • Fintech Jadi Solusi untuk Bantu Pembiayaan UKM

    Fintech telah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk membantu pembiayaan UKM di Indonesia. Dengan teknologi yang terus berkembang, para pelaku usaha kecil dan menengah kini dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan keuangan melalui platform fintech. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam mendapatkan modal usaha tanpa harus melewati proses yang rumit dan memakan waktu lama.

    Tidak hanya itu, fintech juga memberikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi dalam skala yang lebih kecil namun tetap menguntungkan. Dengan adanya platform peer-to-peer lending, para investor dapat memberikan pinjaman kepada UKM dengan tingkat bunga yang kompetitif, sehingga membantu pertumbuhan bisnis mereka.

    Dengan segala potensi dan manfaatnya, tidak heran jika fintech kini menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku usaha UKM di Indonesia. Diharapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, perkembangan fintech di Tanah Air akan semakin pesat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional

  • Bantah Bersekongkol, AFPI Berharap Fintech Lending Berikan Bukti di Sidang KPPU

    Bantah Bersekongkol, AFPI Berharap Fintech Lending Berikan Bukti di Sidang KPPU

    Asosiasi Fintech Peer-to-Peer Lending Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik bersama-sama atau bersekongkol untuk menetapkan suku bunga pinjaman. Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    AFPI berharap bahwa dalam sidang yang akan datang, pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan bukti konkret dan tidak hanya sekadar asumsi semata. Mereka siap untuk menghadirkan data dan fakta yang mendukung klaim bahwa industri fintech lending di Indonesia telah beroperasi secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

    Dalam upaya membuktikan ketidakbersekongkolan tersebut, AFPI juga mengajak para pelaku usaha fintech lending lainnya untuk bersama-sama memberikan klarifikasi kepada KPPU. Mereka yakin bahwa dengan kerja sama antar pemain industri, isu-isu persaingan usaha dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melibatkan pihak ketiga.

    Dengan sikap tegas dan komitmen untuk menjaga integritas industri fintech lending, AFPI optimis bahwa kebenaran akan terungkap dalam sidang nanti. Mereka juga meminta dukungan dari seluruh anggota asosiasi serta pemerintah agar proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat

  • Begini Strategi Bank Digital Genjot Dana Pihak Ketiga

    Bank digital semakin gencar dalam menggenjot dana pihak ketiga guna meningkatkan likuiditas. Strategi yang digunakan antara lain adalah dengan menawarkan produk tabungan dan investasi yang menarik serta memberikan layanan perbankan yang mudah dan cepat melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperluas jangkauan pasar bagi bank digital tersebut. Dengan adanya inovasi-inovasi baru, bank digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyimpan dan mengelola dana mereka secara efisien dan aman

  • Mulai berkembang tahun 2016, begini kondisi fintech Indonesia hingga kuartal II-2020

    ILUSTRASI. Ilustrasi keuangan digital. KONTAn/Muradi/2017/04/18 Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi Beritafintech.com –  JAKARTA. Industri fintech telah hadir di Indonesia sejak 2016 hingga saat ini. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) memaparkan perkembangan industri fintech di tanah air. “Jumlah perusahaan fintech yang terdaftar sebagai anggota Aftech meningkat dari 24 di 2016 menjadi 275 pada akhir

  • Sejumlah Tantangan Ini Dapat Menekan Perolehan Laba Industri Fintech Lending

    Industri fintech lending saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menekan perolehan laba mereka. Salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat di pasar, dengan munculnya banyak platform fintech baru setiap hari. Selain itu, regulasi yang terus berubah juga menjadi hambatan bagi industri ini dalam mencapai target laba yang diinginkan.

    Tidak hanya itu, risiko kredit juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perolehan laba industri fintech lending. Dengan tingginya tingkat non-performing loans (NPL), para pemain di industri ini harus bekerja ekstra keras untuk meminimalkan risiko tersebut dan tetap menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

    Meskipun demikian, dengan inovasi dan strategi yang tepat, industri fintech lending masih memiliki peluang besar untuk berkembang dan meraih kesuksesan di masa depan. Para pemain di industri ini perlu terus melakukan penelitian pasar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis agar dapat bertahan dan tumbuh dalam persaingan yang semakin sengit