Kripto Bakal Dianggap Instrumen Finansial! Apa Artinya Buat Pajak dan Dompetmu?

Jakarta: Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum tak lagi dipandang hanya sebagai “komoditas digital”.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tengah menyusun strategi untuk memperlakukan kripto sebagai instrumen finansial, yang tentu saja akan berdampak pada skema perpajakan ke depan.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam cara pemerintah Indonesia menyikapi dinamika aset digital yang terus berkembang pesat, dari sekadar alat jual-beli hingga menjadi sarana investasi serius.

Daftar Isi show

Regulasi mulai adaptif dengan realita pasar

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, mendukung penuh perubahan ini. Menurutnya, pemanfaatan kripto saat ini sudah jauh berkembang, bahkan masuk ke ranah derivatif dan instrumen investasi digital.

“Pengawasan oleh OJK membuka jalan bagi regulasi yang lebih holistik. Ini juga memberikan dasar hukum untuk memperlakukan kripto sebagai instrumen keuangan,” jelas Calvin dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juli 2025.

Sejak awal 2025, otoritas pengawasan aset kripto resmi berpindah dari Bappebti ke OJK, memperkuat posisi kripto dalam sistem keuangan nasional.

Pajak kripto saat ini

Sejak 2022, setiap transaksi kripto sudah dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan). Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 63/PMK.03/2022, selama kripto masih dianggap sebagai komoditas digital.

Hasilnya, sepanjang kuartal I-2025 saja, pajak dari transaksi kripto sudah menyumbang Rp1,21 triliun untuk penerimaan negara. Ini jadi bukti bahwa minat masyarakat terhadap aset digital makin tinggi.

TRENDING Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mini Terhimpit Bank Bermodal Jumbo

Kripto jadi instrumen finansial, apa keuntungannya?

Ketika kripto dikategorikan sebagai instrumen finansial, potensi penerapan jenis pajak baru pun terbuka. Misalnya, pajak atas aktivitas investasi kripto terstruktur, pajak atas pengelolaan portofolio digital, dan pajak atas derivatif kripto dan layanan keuangan digital lainnya

Meski begitu, pelaku industri berharap aturan ini tetap berimbang dan proporsional.

“Jika transaksi saham dikenakan pajak final yang lebih ringan, maka idealnya kripto pun diperlakukan serupa. Hal ini penting untuk menjaga daya saing industri kripto nasional,” tegas Calvin.

Pelaku usaha dan investor berharap kebijakan baru ini dapat memberi kepastian hukum, mendorong pertumbuhan industri kripto, menarik lebih banyak investor (ritel & institusional), dan meningkatkan volume transaksi secara sehat

Yang terpenting, skema perpajakan kripto idealnya disejajarkan dengan pasar modal, agar tidak memberatkan pengguna dan tetap kompetitif di kancah global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ANN)

Ini alasan fintech lending syariah jauh tertinggal dibanding pemain konvensional

Fintech lending syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pemain konvensional karena beberapa alasan utama. Pertama, masih minimnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Kebanyakan orang lebih familiar dengan sistem konvensional sehingga sulit untuk beralih ke fintech lending syariah. Kedua, regulasi yang belum mendukung perkembangan fintech lending syariah juga menjadi hambatan utama. Beberapa aturan yang ada cenderung lebih menguntungkan pemain konvensional daripada syariah, sehingga membuat para pelaku usaha enggan untuk berinvestasi di sektor ini. Selain itu, kurangnya kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan fintech lending juga turut memperlambat pertumbuhan industri ini. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara kedua pihak agar dapat memberikan layanan finansial yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Meskipun demikian, potensi pasar untuk fintech lending syariah tetap besar dan masih perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing secara sehat dengan pemain konvensional. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini di masa depan