Bank Pelat Merah Bersiap Menggelar RUPSLB Jelang Akhir Tahun, Apa yang Dibahas?

ILUSTRASI. Bank BUMN dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSB) pada November?Desember 2025.(KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Daftar Isi show

Beritafintech.com – JAKARTA. Menjelang akhir tahun, sejumlah bank milik negara berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada periode November hingga awal Desember 2025.

Hingga kini, sudah ada tiga bank yang mengumumkan rencana RUPSLB, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Dari tiga bank tersebut, baru BBTN yang sudah mengumumkan mata agenda dari RUPSLB tersebut.

Mengacu pada keterbukaan informasi pada 27 Oktober 2025, agenda RUPSLB BTN lebih mengarah pada rencana mereka melakukan pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki ke PT Bank Syariah Nasional. Meski demikian, tak menutup kemungkinan mata agenda tersebut bertambah sebelum RUPSLB diselenggarakan pada 18 November 2025.

Baca Juga: Bank of Singapore Tambah Saham MREI ke 6,3%, Apa Dampaknya?

Sementara itu, mata agenda RUPSLB untuk BNI dan BRI belum diumumkan secara publik. Di mana, BNI bakal menyelenggarakan RUPSLB pada 15 Desember 2025 dan BRI menyusul pada 17 Desember 2025.

Sumber KONTAN yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan, salah satu agenda besar yang bakal dilakukan adalah pengesahan pemindahan kepemilikan saham bank-bank tersebut di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Terlebih, setelah Kementerian BUMN berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

KONTAN juga telah berupaya mengkonfirmasi hal tersebut terhadap BPI Danantara hingga manajemen BNI dan BRI. Hanya saja, hingga berita ini turun, belum ada tanggapan resmi dari mereka.

Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto mengungkapkan bahwa agenda tersebut memang dibutuhkan untuk memberikan kedudukan secara hukum terhadap BPI Danantara. Alhasil, nantinya Danantara bisa lebih leluasa memberikan arahan strategis.

Ia melihat selama ini ada ambiguitas ketika bank-bank pelat merah ini sebenarnya masih milik Kementerian BUMN, namun Danantara ikut memberikan arahan strategis.

“Jadi kesannya Danantara ada cawe-cawe, kalau ada status hukum yang jelas kan jadi clear,” ujar Ryan.

Ryan melihat ini juga berdampak positif pada bankir-bankir yang memegang posisi pucuk pimpinan. Artinya, mereka jadi lebih tahu siapa pemegang saham yang memang harus mendapat perhatian ketika memberi arahan.

Hanya saja, Ryan bilang bukan tidak mungkin nantinya Danantara akan melakukan perombakan dalam hal jabatan direktur maupun komisaris. Di mana, Danantara jadi lebih leluasa memilih orang-orang yang dinilai layak untuk mengisi posisi tersebut.

“Kalau yang sekarang dinilai bagus ya bisa lanjut, kalau dibutuhkan penyegaran lagi ya bisa diganti,” tambahnya.

Baca Juga: Kredit Macet Sejumlah Perbankan Syariah Meningkat pada Kuartal III-2025

Sementara itu, Moch Amin Nurdin, Advisor Banking & Finance Development Center (BFDC) melihat ini hanya sekadar peralihan secara resmi saja. Pasalnya, sudah ada proses transisi yang dilakukan antara Kementerian BUMN dan Danantara sebelumnya.

Dalam hal ini, sejak Danantara diresmikan pada awal tahun ini, Amin bilang bank-bank ini sudah ikut melaporkan laporan tiap bulannya tidak hanya ke Kementerian BUMN namun juga dikirimkan ke Danantara.

Amin hanya bilang nantinya Danantara mungkin akan lebih leluasa dalam mengontrol bank-bank yang dimilikinya tersebut. Ia melihat pengawasan yang dilakukan oleh Danantara tidak hanya akan sebatas strategis saja, tapi akan menyentuh aspek teknis.

“Termasuk laporan keuangan, semoga bisa memperbaiki kondisi saat ini,” ujarnya

Meski demikian, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus memberikan catatan bahwa perlu diingat bahwa tidak hanya peralihan secara resmi saja yang dilakukan. Namun, ia bilang Danantara perlu juga terbuka dengan rencana-rencana strategis apa saja yang akan dilakukan terhadap bank-bank ini.

Nico bilang selama ini pelaku pasar ini dipenuhi dengan ketidakpastian terkait rencana ke depan terhadap bank pelat merah. Alhasil, kondisi tersebut yang menyebabkan saham-saham bank dipenuhi tekanan.

Ambil contoh, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang sejak awal tahun turun 17,89% menjadi Rp 4.680 per saham. Sama halnya dengan BBRI yang menjadi bank dengan laba terbesar di antara bank milik negara juga telah turun 4,66% sejak awal tahun menjadi Rp 3.890 per saham.

“Kejelasan dari Danantara bisa jadi katalis penting untuk pelaku pasar menghitung bagaimana kinerja bank-bank ini di tahun depan,” tandasnya.