Terapkan ESG, Bank Mandiri Kampanyekan Pemrosesan Data Pribadi

Terapkan ESG, Bank Mandiri Kampanyekan Pemrosesan Data Pribadi

ILUSTRASI. Dok. Bank Mandiri

Beritafintech.comPemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) no.27 tahun 2022 yang akan berlaku efektif pada tanggal 17 Oktober 2024. Penerbitan UU PDP untuk melindungi dan menjamin penggunaan dan keamanan data pribadi.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Bank Mandiri memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada nasabah telah terverifikasi sesuai preferensi nasabah. Bank Mandiri turut mengkampanyekan persetujuan pemrosesan data pribadi bagi seluruh nasabah. Hal ini bertujuan sebagai transparansi pemrosesan data yang selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) no.27 tahun 2022.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro pada Rabu (16/10/2024) menjelaskan, akan mensosialisasikan kabar tersebut agar nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP. Dalam kampanye ini, Bank Mandiri memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, melalui kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin’, serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis juga menambahkan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Adapun, kampanye ini diharapkan agar seluruh nasabah dapat segera memperbarui persetujuan mereka agar Bank Mandiri dapat terus memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah.

TRENDING  Gelar Investment Matching Fair, Danamon dan MUFG Dorong Nasabah Bangun Kolaborasi

“Bank Mandiri selalu berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kami. Melalui kampanye ini, kami memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan data dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU PDP no.27 tahun 2022 dan juga sekaligus penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dari sisi tata kelola data nasabah (privacy policy),” pungkas Danis.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, nasabah dapat mengakses informasi terkait persetujuan pemrosesan data pribadi pada tautan berikut bmri.id/pembaruanpdp atau menghubungi Mandiri Call 14000.

Selanjutnya: 4 Promo Lawson 16-31 Oktober 2024, Semua Diskon Bento hingga Minuman Kopi

Menarik Dibaca: 4 Promo Lawson 16-31 Oktober 2024, Semua Diskon Bento hingga Minuman Kopi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Similar Posts

  • OJK Terapkan Aturan Baru Terkait Lender dan Borrower Fintech Lending, Ini Detailnya

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan aturan baru terkait lender dan borrower dalam industri fintech lending. Aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan transparansi dalam layanan pinjaman online.

    Salah satu detail aturan baru yang diterapkan adalah adanya kewajiban bagi platform fintech lending untuk melakukan verifikasi identitas calon peminjam secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya.

    Selain itu, OJK juga menetapkan batas maksimal bunga yang dapat dikenakan oleh platform fintech lending kepada para peminjam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penetapan bunga yang dapat memberatkan konsumen.

    Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan industri fintech lending dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsumen pun diharapkan lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online demi menghindari masalah keuangan di masa depan

  • Saham Bank Milik Danantara Makin Tertekan Kebijakan Negara

    Saham Bank Milik Danantara terus mengalami tekanan akibat kebijakan negara yang semakin ketat. Hal ini membuat investor dan pemegang saham semakin khawatir akan masa depan perusahaan. Meskipun manajemen Bank Danantara telah berupaya keras untuk menghadapi tantangan ini, namun tekanan terus dirasakan hingga saat ini. Para analis pasar pun mulai memberikan peringatan akan potensi penurunan lebih lanjut bagi saham Bank Danantara jika kondisi tidak segera membaik

  • OJK Harus Pelototi Fintech Lending Demi Hindari Gagal Bayar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech lending guna menghindari risiko gagal bayar. Menurut OJK, penggunaan fintech lending harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh sembarangan. Hal ini penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam masalah keuangan yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya untuk mempelajari dan memahami seluruh ketentuan serta risiko yang terkait sebelum menggunakan layanan fintech lending. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan terhindar dari potensi gagal bayar yang dapat merugikan kedua belah pihak

  • Sarana Multigriya Finansial (SMF) Siapkan Dana untuk Lunasi Pokok dan Bunga Obligasi

    ILUSTRASI. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli Beritafintech.com – JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok dan bunga atas obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2024. Melansir keterbukaan informasi, Selasa (2/7) Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan Sarana Multigriya Finansial, Heliantopo, menyampaikan bahwa pihaknya telah…

  • Cek Ciri-Ciri Pinjol Ilegal dan 3 Cara Cek Legalitasnya di OJK

    Anda mungkin pernah mendengar istilah pinjol ilegal yang marak terjadi belakangan ini. Pinjol ilegal merupakan praktik pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi Anda yang ingin memastikan legalitas sebuah pinjol sebelum mengajukan pinjaman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

    Pertama, pastikan perusahaan pinjol tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Anda dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi OJK atau menghubungi langsung pihak OJK untuk memastikan legalitasnya. Kedua, perhatikan syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pinjol tersebut. Pinjol ilegal cenderung memberikan persyaratan yang tidak wajar dan merugikan bagi peminjam.

    Terakhir, jangan ragu untuk bertanya kepada teman atau keluarga yang sudah memiliki pengalaman dengan pinjol tertentu. Mereka dapat memberikan informasi dan saran berharga mengenai legalitas serta reputasi dari pinjol tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat terhindar dari praktik pinjam meminjam ilegal dan melindungi diri dari risiko kerugian finansial

  • Menjadi Kartini Masa Kini dengan Mandiri Finansial

    Menjadi Kartini Masa Kini bukan hanya tentang menjadi wanita yang berpendidikan tinggi dan mandiri secara finansial. Hal ini juga tentang bagaimana kita bisa memberdayakan diri sendiri untuk mencapai impian dan tujuan hidup kita. Dengan memiliki kontrol atas keuangan pribadi, kita dapat meraih kemerdekaan finansial dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Mari bergabung dalam gerakan Mandiri Finansial dan menjadi bagian dari perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik!