Pentingnya Menjaga Kesehatan Finansial dengan Data Credit Score Mumpuni

Pentingnya Menjaga Kesehatan Finansial dengan Data Credit Score Mumpuni

Jakarta: Upaya menaikan inklusi keuangan bisa dilakukan dengan terbukanya akses data credit score yang mumpuni. Dengan data ini masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatan finansial mereka.
 
Inklusi keuangan indonesia sangat rendah sebesar 49 persen atau dibawah negara lain seperti Singapura sebesar 97,55 persen. Hal ini karena banyak masyarakat yang tak paham dengan pengelolaan kredit yang baik seperti menjaga ratio cicilan dengan pendapatan selama sebulan.  
 

Direktur Utama IdScore, Yohanes Arts Abimanyu menuturkan masyarakat membutuhkan sebuah solusi inovasi pengaksesan informasi keuangan dalam hal pengecekan informasi debitur dan credit score secara cepat, mudah dan lebih praktis.
 
“Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, aplikasi MyIdScore membantu debitur mengukur seberapa besar peluang pengajuan kredit disetujui, mencek akurasi data, dan lebih percaya diri dalam menyusun rencana keuangan” ucap Yohanes Arts Abimanyu dalam keteranganya, Sabtu, 11 November 2023.

prinsip utama kesehatan finansial

Prinsip utama dari upaya mendorong kesehatan finansial adalah individu dapat mengelola rencana keuangan dengan lebih cermat dengan adanya keleluasaan seorang debitur untuk mengakses catatan riwayat kreditnya dan beragam indikator keuangan penting lainnya, seperti credit score, profil dan identitas, kemungkinan gagal bayar dan profil risiko.
Debitur juga memungkinkan untuk memantau semua data pinjaman melalui perangkat mobile dalam satu aplikasi. Informasi yang ditampilkan aplikasi dapat digunakan sebagai indikator awal pengajuan kredit dan mencegah penyalahgunaan data identitas atau fraud.
 
Dia mengatakan ada banyak sekali informasi berguna yang bisa didapatkan oleh para pengguna aplikasi MyIdScore Mobile.  Selain bisa mengetahui credit score berbasis data kredit dan data alternatif serta rekam jejak kredit yang ada di berbagai lembaga keuangan seperti bank, leasing, fintech, pegadaian, koperasi.
 
“Debitur juga bisa melihat aktifitas pengaksesan data dirinya oleh lembaga keuangan, tunggakan dalam 24 bulan terakhir, tingkat kolektibilitas dan rasio utilisasi fasilitas dibanding limit yang dimiliki,” tegas dia.
 
Dia pun memastikan kelengkapan data yang disediakan tidak hanya bersumber dari SLIK OJK, tapi juga dari berbagai lembaga keuangan dan lembaga non keuangan. Kelengkapan data untuk nasabah unbaked dilakukan dengan layanan telekomunikasi.
 
“Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan alternatif credit score bagi mereka yang belum memiliki riwayat data kredit, dengan memanfaatkan database layanan telekomunikasi,” tambah Abimanyu.
 
IdScore merupakan biro kredit resmi, terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK. IDScore juga memegang sertifikasi ISO 9001 dan ISO 27001, yang menjamin kualitas layanan dan keamanan data.

TRENDING  Pembiayaan Fintech, Usaha Konveksi Bisa Ciptakan 100 Lapangan Pekerjaan

upaya mewujudkan rencana keuangan

Sebagai bagian dari Inovasi dalam mendukung inklusi keuangan keuangan, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengakses data kreditnya guna mewujudkan rencana keuangan secara lebih pasti dan yakin.
 
“Target kami, dalam setahun aplikasi ini dapat diunduh oleh sekitar 10.000 pengguna, ” tegas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Beritafintech.com

(SAW)

Similar Posts

  • Ini Tiga Besar Bank yang Paling Kencang Salurkan Kredit Program Perumahan

    Menurut data terbaru, Bank Mandiri, BCA, dan BRI merupakan tiga besar bank yang paling kencang dalam menyalurkan kredit program perumahan. Ketiga bank ini berhasil memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki rumah impian mereka. Dengan proses yang cepat dan mudah, banyak orang memilih untuk mengajukan kredit perumahan melalui ketiga bank ini. Hal ini menunjukkan komitmen dari Bank Mandiri, BCA, dan BRI dalam mendukung program perumahan di Indonesia

  • OJK Tegaskan Peminjam Hanya Boleh Mendapat Pinjaman dari 3 Fintech Lending

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan bahwa peminjam hanya boleh mendapatkan pinjaman dari maksimal 3 perusahaan fintech lending. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari risiko over-indebtedness dan memastikan bahwa peminjam tidak terlilit utang yang berlebihan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatur pertumbuhan industri fintech lending agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya batasan ini, diharapkan para peminjam dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan tidak terjerumus dalam masalah hutang yang sulit diselesaikan

  • Fintech merajai uang elektronik berbasis server, bank hanya 0,2%

    Fintech telah merajai dunia uang elektronik berbasis server dengan mengungguli bank-bank tradisional yang hanya memiliki pangsa pasar sebesar 0,2%. Inovasi-inovasi terbaru dari perusahaan-perusahaan fintech telah berhasil menarik perhatian masyarakat dan membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak heran jika fintech kini menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam mengelola keuangan mereka

  • World Bank Fintech

    Menurut laporan terbaru dari World Bank, industri fintech di Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi salah satu yang paling inovatif di dunia. Dengan adopsi teknologi yang semakin luas, layanan keuangan digital semakin mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, regulasi yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan industri fintech ini. Diharapkan dengan dukungan semua pihak, Indonesia dapat menjadi pusat fintech global yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat

  • Strategi Fintech Lending Sektor Produktif Tekan TWP90 Agar Tak Membengkak

    Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan fintech lending di sektor produktif adalah dengan menekan Tingkat Keterlambatan Pembayaran (TWP) di bawah 90%. Hal ini penting untuk mencegah risiko pembengkakan utang yang dapat merugikan perusahaan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada pelanggan produktif akan terbayar tepat waktu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, dengan TWP di bawah 90%, perusahaan juga dapat meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan profitabilitas usaha. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan fintech lending untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi guna menjaga kesehatan portofolio pinjaman mereka

  • Ini Respons Samir Soal Adanya Ketentuan Pembatasan Pinjaman Borrower Fintech Lending

    Menurut Samir, ketentuan pembatasan pinjaman bagi peminjam fintech lending merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan dan over-indebtedness. “Dengan adanya batasan ini, diharapkan para peminjam akan lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan tidak terjerumus dalam masalah hutang yang berkepanjangan,” ujar Samir dengan tegas.

    Selain itu, Samir juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dari pihak penyedia layanan fintech lending dalam memberikan informasi kepada para peminjam. “Konsumen harus diberikan akses yang jelas terkait dengan syarat dan ketentuan pinjaman, serta besaran bunga yang akan dikenakan. Hal ini akan membantu para peminjam untuk membuat keputusan finansial yang lebih cerdas,” tambahnya.

    Samir juga berharap bahwa regulasi terkait dengan fintech lending dapat terus dikembangkan dan diperkuat guna menjaga stabilitas pasar finansial serta melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan. “Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan finansial yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak,” tutup Samir dengan optimis