Berita Fintech Berita Finance dan Tekno Terupdate
ILUSTRASI. Fintech lending dilarang mewakili pemberi dana atau lender untuk melakukan pendanaan dan/atau menyediakan fitur pendanaan secara otomatis.
Beritafintech.com -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, ada sejumlah larangan bagi penyelenggara fintech P2P lending dalam menjalankan kegiatan usaha.
Salah satunya, yakni dalam Pasal 158 POJK 40/2024, disebutkan fintech lending dilarang mewakili pemberi dana atau lender untuk melakukan pendanaan dan/atau menyediakan fitur pendanaan secara otomatis, serta menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari pemberi dana (lender).
Mengenai poin tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c POJK 40/2024 sebelumnya juga telah diatur dalam POJK 10/2022.
Baca Juga: OJK Lakukan Upaya Ini untuk Capai Porsi Pembiayaan Produktif Fintech Lending 40%-50%
Agusman menerangkan ketentuan itu bertujuan untuk meminimalisir peran penyelenggara fintech lending dalam melakukan pengelolaan dana milik pemberi dana.
“Selain itu, memastikan bahwa transaksi antara lender dan borrower dilakukan secara langsung,” ujarnya dalam lembar jawaban resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, Selasa (18/2).
Dengan ketentuan itu, Agusman berharap dapat memitigasi risiko fraud dan lender dapat melakukan pendanaan secara bijak dengan memperhatikan risk apetite yang dimiliki.
Sebagai informasi, dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara fintech lending juga dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam POJK 40/2024.
Fintech lending juga dilarang memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengurus Syariah (DPS), dan karyawan, serta afiliasinya, untuk bertindak sebagai pemberi dana atau lender dan juga bertindak sebagai penerima dana atau borrower. Penyelenggara juga dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
Baca Juga: Produk Asuransi Khusus Fintech Lending Tengah Dirancang, Libatkan AAUI dan AFPI
Fintech lending juga dilarang menerbitkan surat utang, memiliki pinjaman, memberikan rekomendasi kepada pengguna (lender dan borrower), mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan.
Penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan, melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dilarang juga menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat, serta menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari pemberi dana, dan melakukan praktik pemberian pendanaan yang tergolong sebagai pendanaan tidak sehat,” bunyi poin lain dalam Pasal 158 POJK 40/2024.
Adapun ketentuan dalam POJK 40/2024 berlaku sejak regulasi tersebut diundangkan, yaitu pada 27 Desember 2024.
Selanjutnya: Tokio Marine Indonesia Targetkan Pendapatan Premi Tumbuh 8%-10% pada 2025
Menarik Dibaca: Jelang Ramadan, Pacific Palace Hotel Batam Hadirkan Paket Berbuka Puasa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
