Prospek Bisnis Bank BUMN Setelah Berpindah Pengelolaan di Bawah BPI Danantara

Prospek Bisnis Bank BUMN Setelah Berpindah Pengelolaan di Bawah BPI Danantara

ILUSTRASI. Petugas teller melayani nasabah di kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (21/2/2023). Kehadiran BPI Danantara menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang kini berada di bawah pengawasannya.

Beritafintech.com – JAKARTA. Lembaga pengelola investasi negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara), resmi diluncurkan pada Senin (24/2). Kehadirannya menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang kini berada di bawah pengawasannya. 

Tiga bank yang tergabung dalam Danantara adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk. 

Meski demikian, para pimpinan bank tersebut justru optimistis bahwa keberadaan Danantara akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis ke depan.

Baca Juga: Simak Rencana dan Strategi Bisnis Bank Neo Commerce di Bawah Kepemimpinan Eri Budiono

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengimbau nasabah untuk tidak khawatir terhadap bergabungnya BNI ke dalam Danantara. Ia menegaskan bahwa tujuan utama lembaga ini adalah mengelola BUMN agar menghasilkan dividen yang lebih tinggi, yang kemudian akan digunakan untuk investasi. 

“Dana pihak ketiga (DPK) bank tidak akan digunakan, yang dipakai adalah dividen,” jelas Royke.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebutkan bahwa kehadiran Danantara akan membuat BRI lebih fleksibel dalam operasionalnya, serupa dengan bank swasta. 

TRENDING  Laba Bank Central Asia (BBCA) Konsisten Tumbuh 14% pada November 2024

Dengan adanya lembaga ini, BRI dapat menerapkan konsep business judgement rule, yang dinilai sangat diperlukan oleh perseroan.

Baca Juga: Diluncurkan Hari Ini, BPI Danantara Akan Berperan dalam RUPST Bank BUMN

Konsep business judgement rule memungkinkan direksi tidak dibebani tanggung jawab hukum atas keputusan bisnis yang diambil, meskipun keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

“Ini memberi nilai tambah, terutama karena fleksibilitasnya dan kesetaraannya dengan korporasi lain, baik swasta domestik maupun asing,” ujar Sunarso.

OJK: Bank BUMN Tetap Patuh Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa operasional bank BUMN akan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham di luar pemerintah, meskipun pengelolaannya beralih ke Danantara. 

“OJK meminta bank untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan resminya.

Dian menegaskan bahwa perbankan tetap harus mematuhi regulasi dan prinsip kehati-hatian (prudential banking), yang menjadi pedoman mengikat bagi industri perbankan, termasuk bank BUMN, dalam menjalankan bisnisnya.

Baca Juga: Bakal Mengelola 7 BUMN, BPI Danantara: Skema Masih Dikaji

Selain itu, OJK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan perbankan, untuk membahas implikasi teknis dari pembentukan Danantara. Pembahasan ini mencakup skema pengelolaan bank BUMN di bawah lembaga investasi tersebut. 

“OJK terus melakukan koordinasi guna memastikan pengelolaan bank BUMN berjalan dengan baik, konsisten, dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Dian.

Selanjutnya: iPhone 16 Tetap Dilarang, Harga iPhone 15 Per Februari 2025 Turun, iPhone Pro Kosong

Menarik Dibaca: Cek dan Redeem Gift Code Ojol The Game 25 Februari 2025 Terupdate Berikut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TRENDING  Menakar Peluang Bisnis dari Kehadiran Bank Emas

Similar Posts

  • Kredit Macet Fintech Lending Dominasi Anak Muda, Begini Penjelasan Beberapa Pemain

    Kredit macet menjadi masalah yang semakin meresahkan di dunia fintech lending, terutama di kalangan anak muda. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat anak muda dalam menggunakan layanan pinjaman online tanpa memperhitungkan risiko yang ada. Beberapa pemain utama dalam industri ini memberikan penjelasan mengenai fenomena kredit macet ini.

    Menurut CEO salah satu perusahaan fintech lending terkemuka, kredit macet seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen akan tanggung jawab mereka dalam mengelola pinjaman. Selain itu, faktor ekonomi dan kebiasaan konsumsi juga turut berperan dalam meningkatkan angka kredit macet di Indonesia.

    Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi Fintech Indonesia menegaskan pentingnya edukasi finansial bagi para pengguna layanan fintech lending. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, diharapkan dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab finansial.

    Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri fintech lending dalam menekan angka kredit macet. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan konsumen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pinjaman online

  • Bank Pelat Merah Kompak Naikkan Bunga Deposito Dolar AS Jadi 4%

    Bank Pelat Merah mengumumkan kenaikan suku bunga deposito dolar AS menjadi 4%. Keputusan ini disambut baik oleh nasabah yang berencana untuk menempatkan dananya dalam mata uang tersebut. Dengan peningkatan ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para deposan. Semoga langkah ini dapat memperkuat posisi Bank Pelat Merah di pasar keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan yang mereka tawarkan

  • 3 Gaya Gen Z Atur Finansial

    Generasi Z saat ini semakin cerdas dalam mengatur keuangan mereka. Mereka tidak hanya fokus pada gaya hidup instant, namun juga memikirkan masa depan mereka. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, generasi Z dapat dengan mudah mengelola dan mengontrol keuangan mereka melalui aplikasi finansial yang tersedia. Mereka juga lebih aware akan pentingnya investasi dan tabungan untuk mencapai tujuan keuangan mereka di masa depan

  • Dana DHE Hanya Bisa Masuk Bank Himbara, Begini Efeknya ke Likuiditas Valas

    Dana DHE yang hanya bisa masuk ke Bank Himbara telah menimbulkan efek yang signifikan terhadap likuiditas valas di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah dana yang masuk ke bank-bank tersebut, sehingga menyebabkan peningkatan cadangan devisa negara. Namun, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap pasar valuta asing, karena ketergantungan yang semakin besar terhadap Bank Himbara dapat mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas valas secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan dana DHE agar tidak hanya terpusat pada satu bank saja dan tetap menjaga stabilitas likuiditas valas di Indonesia

  • 1.500-an Pinjol Ilegal Ditertibkan Hingga Sept 2025, Cek Daftar Fintech Berizin OJK

    Pemerintah telah memberikan keputusan tegas terhadap praktik pinjaman online ilegal dengan menetapkan larangan hingga September 2025. Untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis daftar fintech yang memiliki izin resmi. Pastikan untuk selalu memeriksa daftar tersebut sebelum menggunakan layanan pinjaman online agar terhindar dari risiko penipuan dan praktik ilegal lainnya. Ayo bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan finansial yang aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia

  • Antisipasi Aktivitas Judi Online, Fintech Samir Lakukan Sejumlah Upaya Ini

    Fintech Samir telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi aktivitas judi online yang merugikan masyarakat. Dengan memperkuat sistem keamanan dan melakukan kerjasama dengan pihak berwenang, Fintech Samir berkomitmen untuk melindungi nasabahnya dari praktik perjudian ilegal. Langkah-langkah preventif yang diambil oleh Fintech Samir ini mendapat apresiasi tinggi dari publik, karena menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga integritas dan reputasi mereka. Diharapkan dengan adanya langkah proaktif ini, aktivitas judi online dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal