Berita Fintech Berita Finance dan Tekno Terupdate
Jakarta: Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) kembali menggelar Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 dengan tema “Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy” yang menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital.
Penyelenggaraan IDBS 2025 sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yang pada 2024 mencapai USD 90 miliar dan naik 13 persen dari tahun sebelumnya.
Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS hingga kuartal II 2025 mencapai Rp317 triliun, tumbuh 121 persen secara tahunan. Dengan lebih dari 57 juta pengguna dan 93 persen merchant berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adopsi digital menunjukkan tingkat inklusivitas yang tinggi dan menegaskan peran strategis layanan keuangan digital sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indarto Budiwitono, menegaskan di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi membuat perbankan tidak lepas dari keharusan untuk melakukan transformasi dan digitalisasi.
Era digitalisasi di satu sisi mampu merubah layanan industri jasa keuangan menjadi lebih cepat dan efisien namun di sisi lain memberikan tantangan antara lain berupa tingginya potensi serangan Siber. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan konsumen bagi sektor perbankan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di era digital.
“Bank perlu mengembangkan strategi digital yang agile dan terukur, tidak hanya dalam aspek efisiensi saja, namun hal tersebut sebagai jawaban atas ekspektasi nasabah yang semakin kompleks,” ungkap Indarto dikutip Rabu, 20 Agustus 2025.
Transformasi digital juga harus diimbangi dengan investasi berkelanjutan dalam keamanan siber, kapabilitas analitik data, dan integrasi teknologi cloud serta AI. Ketahanan siber, yang tidak hanya soal pertahanan sistem, melainkan juga menyangkut reputasi dan keberlangsungan bisnis bank.
”Melalui IDBS 2025 ini, diharapkan para pelaku industri dapat mencermati tantangan dan peluang di sektor perbankan untuk menyiapkan strategi dan arah pengembangan bisnis termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas dia.
Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menegaskan bahwa melalui IDBS, AFTECH tidak hanya menghadirkan dialog, tapi turut membentuk arah dan solusi nyata untuk kemajuan ekosistem digital Indonesia yang tepercaya.
“AFTECH menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” ujar Pandu.
“Tahun ini kami fokus pada tiga keluaran utama: penguatan ketahanan siber dan pencegahan scam berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pandu menegaskan bahwa keuangan digital yang tepercaya akan berfungsi sebagai fondasi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menggarisbawahi tiga pilar utama yang perlu dijalankan secara simultan agar keuangan digital benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan.
“Pertama, kita perlu regulasi dan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko agar inovasi tidak mengorbankan keamanan. Kedua, inovasi digital seperti AI dan open finance harus dijalankan secara akuntabel dengan tata kelola yang kuat. Ketiga, edukasi publik dan kampanye anti-scam harus dilakukan secara terintegrasi lintas platform dan regulator. Semua ini menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik terhadap sektor keuangan digital tetap terjaga,” katanya
Motor penggerak ekonomi riil
IDBS 2025 turut mendalami berbagai isu paling mendesak yang dihadapi industri keuangan digital saat ini. Salah satu fokus utama adalah bagaimana layanan keuangan digital dapat menjadi motor penggerak transformasi sektor riil.
Dalam salah satu sesi diskusi, terungkap bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia ada tiga, yaitu kesulitan akses ke pasar, kesulitan akses terhadap pembiayaan, serta keterbatasan dalam literasi dan kemampuan pencatatan keuangan.
Panelis sepakat bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi yang paling efektif adalah melalui pembangunan ekosistem digital yang komprehensif melalui kerja sama antara perbankan dengan para pelaku industri fintech.
Dalam ekosistem ini, pihak regulator mendorong pemanfaatan data digital sebagai alternatif penilaian kredit untuk menjangkau UMKM underbanked.
Inovasi dari pelaku fintech menjadi kunci, di mana penyedia pemeringkat kredit menggunakan data transaksi elektronik untuk credit scoring, sementara penyedia gerbang pembayaran menyediakan infrastruktur dan datanya untuk dikonsumsi oleh perbankan. Upaya ini juga didukung oleh pendampingan dan edukasi yang terstruktur dari pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi sinergis antar berbagai pihak ini dinilai krusial untuk memajukan UMKM dan mengatasi berbagai risiko.
AI sebagai Garda Terdepan Pertahanan Siber Ekosistem Keuangan Digital
Dalam sesi lainnya, para pemangku kepentingan membahas peran ganda Artificial Intelligence (AI) yang menjadi enabler inovasi sekaligus sumber ancaman siber baru yang semakin canggih.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, BSSN, Edit Prima, menegaskan bahwa serangan berbasis AI, seperti phishing yang dipersonalisasi dan polymorphic malware, hanya dapat efektif dilawan dengan pertahanan yang juga ditenagai oleh AI.
“Bicara keamanan siber, bicara AI tentu kita harus siap dengan serangan-serangan yang sudah berbasis AI, nah terus bagaimana caranya menghadapinya? Ya tentunya dengan AI juga,” ungkap Edit.
Lebih lanjut, Edit juga menekankan pentingnya berbagi intelijen ancaman (threat intelligence sharing) sebagai kunci pertahanan kolektif.
Menjawab tantangan tersebut, diskusi panel ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga. Para narasumber menekankan bahwa kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia (BI), BSSN, Kominfo, hingga PPATK kini difokuskan pada aksi nyata seperti berbagi intelijen siber dan pemblokiran URL berbahaya secara terkoordinasi untuk melindungi konsumen.
Upaya ini didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, termasuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari BI dan kebijakan BSSN, yang mewajibkan penguatan manajemen risiko dan deteksi penipuan di seluruh sistem.
Pada akhirnya, semua inisiatif ini bertujuan membangun fondasi kepercayaan digital yang kokoh. Dalam diskusi panel di IDBS, juga ditegaskan bahwa peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), seperti Privy, sangat krusial dalam ekosistem ini. Mereka bertugas menyediakan otentikasi identitas dan keaslian dokumen digital yang terjamin, memastikan setiap transaksi berjalan aman, tepercaya, dan mendukung percepatan transformasi perbankan.
“Membangun digital trust bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kolaborasi dan kepatuhan. Dengan identitas digital yang sah dan diakui negara, masyarakat maupun industri dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri. Identitas digital berbasis sertifikat elektronik dari PSrE seperti Privy menghadirkan jaminan keamanan sekaligus kenyamanan, khususnya bagi industri jasa keuangan,” tutup CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAW)
